22 Januari 2026
TEMINABUAN, 22 Januari 2026 – Gedung SMK Yapis Teminabuan hari ini dipenuhi oleh puluhan kader dan pengelola program kesejahteraan keluarga dari berbagai distrik di Sorong Selatan. Kehadiran mereka bertujuan untuk mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup program BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA.
Kegiatan yang dibuka secara resmi pada Kamis pagi ini, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas para kader lapangan guna menghadapi tantangan sosial dan ekonomi keluarga di tahun 2026.
Sinergi Lintas Program
Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai enam pilar utama ketahanan keluarga:
Bina Keluarga Balita (BKB): Fokus pada pencegahan stunting dan pola asuh seribu hari pertama kehidupan.
Bina Keluarga Remaja (BKR) & PIK-R: Penguatan peran remaja (khususnya siswa SMK) dalam menghindari pernikahan dini dan perilaku berisiko.
Bina Keluarga Lansia (BKL): Perawatan lansia agar tetap produktif dan mandiri.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS): Peningkatan kualitas konseling keluarga.
UPPKA: Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha mikro yang kreatif.
Peran Strategis SMK Yapis Teminabuan
Kepala SMK Yapis Teminabuan menyambut hangat terpilihnya sekolah ini sebagai pusat pelatihan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa sekolah memiliki kepentingan besar terhadap kesuksesan program ini, terutama pada aspek PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).
“SMK Yapis berkomitmen bukan hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga pribadi yang berkarakter. Melalui kegiatan orientasi ini, kami berharap program PIK-R di sekolah kami semakin kuat, sehingga siswa-siswi kami mampu menjadi konselor sebaya yang tangguh bagi teman-temannya,” ujarnya di hadapan para peserta.
Pemanfaatan Teknologi Digital
Pelatihan tahun 2026 ini sedikit berbeda karena menekankan pada sistem pelaporan digital. Para pengelola diajarkan cara menginput data perkembangan ketahanan keluarga secara real-time, sehingga intervensi pemerintah terhadap masalah keluarga di daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Acara ditutup dengan sesi diskusi panel dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang akan diterapkan di masing-masing wilayah tugas para kader.
